PROTOKOL INDONESIA-ISRAEL

PROTOCOLS OF INDONESIA-ISRAEL
THE INDONESIA ISRAEL PUBLIC AFFAIRS COMMITTEE (IIPAC)

AKTA PENDIRIAN

Pada tanggal dua puluh satu, bulan Januari, tahun dua ribu dua (21-01-2002). Kami yang bertanda tangan di bawah ini, telah mendirikan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bernama THE INDONESIA ISRAEL PUBLIC AFFAIRS (IIPAC) oleh kami para pendiri yang tercantum nama-namanya sebagai berikut :

Berdasarkan peraturan perundang-undangan republik Indonesia dengan ini kami mendirikan suatu Badan Hukum Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat yang namanya tersebut di atas dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:

BAB  I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ini bernama THE INDONESIA ISRAEL PUBLIC AFFAIRS yang disingkat IIPAC, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini  berkedudukan di ibu kota Negara Indonesia dan sesuai dengan kepentingan dan bentuk kerjasama dengan lembaga di luar negeri akan mendirikan perwakilan/representatif di seluruh Indonesia sesuai dengan hukum undang undang dan ratifikasi hak asasi internasional Perserikatan bangsa bangsa.

BAB  II
PENDIRI

Pasal 2

Untuk pertama kali LSM THE INDONESIA ISRAEL PUBLIC AFFAIRS (IIPAC) didirikan oleh kami para pendiri yang nama-namanya tersebut sebagai berikut :

Dalam hal terjadi perubahan jumlah dan komposisi Pendiri yang dimaksud dalam ayat 1 di atas, maka berdasarkan penilaian Organ Representasi Pemangku Kepentingan dan organisasi kerjasama Indonesia Israel (Yahudi Internasional) dapat diangkat pendiri yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Organ Representasi Pemangku Kepentingan sesuai anggaran dasar ini.

Pasal 3

Apabila badan hukum yang mendirikan IIPAC dinyatakan bubar atau dibubarkan, tidak mengakibatkan IIPAC menjadi bubar tetapi akan dilanjutkan oleh  Pendiri yang diangkat oleh Organsasi Representasi.

BAB  III
TUJUAN

Pasal 4

IIPAC mempunyai  tujuan untuk menyelenggarakan Kerjasama dengan lembaga-Lembaga Israel, Yahudi Internasional dan melindungi hak hak warga Negara Yahudi dan keturunan Yahudi di Indonesia serta memajukan kerjasama bisnis, investasi, IT dan pendidikan  tinggi dengan  universitas di seluruh dunia.
BAB IV
CIRI KHAS DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pasal 5

IIPAC mempunyai:
1.    Ciri khas:
Mendukung Pecalonan Presiden, Para Menteri, Gubernur, Bupati dengan Pendanaan dari 10% dana Social Corporate Responsibility dan hibah/dana grant dari pendukung internasional
Kerjasama bisnis dan investasi di Indonesia untuk kepentingan Indonesia dan rakyat Indonesia
Demokrasi, anti kekerasaan, Pluralisme

2.    Ruang lingkup kegiatan:
a.    menyelenggarakan kegiatan kerjasama bisnis dan investasi dan perdagangan internasional melalui seluruh perusahaan nasional dan internasional secara administrasi menjadi anggota IIPAC;
melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan untuk memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang hasilnya dipublikasikan, dimanfaatkan sebagai sumber belajar dalam proses pembelajaran, dan/atau diterapkan dalam pengabdian kepada masyarakat;
melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk memberdayakan masyarakat berbasis pembelajaran dan penelitian.
Aktif dan partisipasi mengikuti konferens internasional yang dilaksanakan oleh Lembaga Internasional, AIPAC, Simon Perez Foundation, Open Society Institute, NISPED,

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 6

IIPAC ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, pada tanggal  21, Januari 2002  sampai waktu yang tidak terbatas.

BAB VI
STRUKTUR ORGANISASI, NAMA, FUNGSI,
SERTA TUGAS DAN WEWENANG SETIAP ORGAN

Pasal 7

(1)  Struktur Organisasi IIPAC terdiri atas:
Dewan Penasehat: (Advisory  Boards)
Direktur Eksekutif
Dewan Direksi (Directors Boards).
Anggota Eksekutif (Executives Members)

Nama Organ IIPAC terdiri atas:
Dewan Penasehat adalah Pemimpin Nasional dan internasional yang ditunjuk dewan pendiri dan ketua/presiden Lembaga Yahudi Internasional.
Direktur Eksekutif sebagai organ representasi pemangku kepentingan IIPAC yang menjalankan fungsi pelaksana kebijakan umum, baik nasional dan internasional. Dan menjadi wakil resmi bagi setiap konferensi-konferensi Israel dan Yahudi internasional.
Direktur sebagai organ representasi Tanggung jawab yang menjalankan fungsi  pengawasan kebijakan  organisasi secara nasional dan internasional
d. Anggota Eksekutif sebagai organ pelaksana bagi perusahaan/korporat/ketua umum Partai/NGO/baik nasional dan internasional yang menyatakan diri sebagai anggota eksekutif baik perorangan dan lembaga yang di maksud.

Struktur organisasi dan hubungan antar organ IIPAC dengan lembaga Yahudi  diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.

Peraturan dalam IIPAC tersusun dalam hirarkhi sebagai berikut:
Anggaran Dasar;
Anggaran rumah tangga;
Surat Resmi (Surat Rekomendasi) Anggota dari Lembaga Yahudi Internasional

(5)    Tugas dan Wewenang Organisasi:

Dewan Pendiri Kelembagaan  (DPK)
menyusun dan melaksanakan ketetapan perubahan anggaran dasar dan menetapkan anggaran rumah tangga beserta perubahannya;
menyusun dan menetapkan kebijakan umum;
menetapkan rencana pengembangan jangka panjang (25 (duapuluh lima) tahun), rencana strategis (5 (lima) tahun), rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan beserta perubahannya masing-masing, yang diusulkan oleh lembaga Yahudi Internasional;
mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian pimpinan dan keanggotaan organ representasi;
melakukan pengawasan umum atas pengelolaan IIPAC;
melakukan evaluasi tahunan atas kinerja IIPAC;
melakukan penilaian laporan pertanggungjawaban tahunan pemimpin organisasi pelaksana, organisasi bidang non yahudi, dan organisasi  representasi;
mengusahakan pemenuhan kebutuhan pembiayaan IIPAC sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan; dan
menyelesaikan persoalan IIPAC  termasuk masalah keuangan, yang tidak dapat diselesaikan oleh organ IIPAC lain sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Dewan Pengarah: (Advisory Boards)  (AB)
mengawasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan organisasi IIPAC
menetapkan norma dan ketentuan kbijakan dan mengawasi penerapannya.
mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan.
mengawasi kebijakan dan proses pelaksanaan dengan mengacu pada tolok ukur keberhasilan pencapaian target, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dalam rencana strategis IIPAC, serta  dapat menyarankan perbaikan kepada organisasi pelaksana pengembangan orgnasasi IIPAC dan sejenisnya.

menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik organisasi Yahudi internasional.
mengawasi penerapan peraturan pelaksanaan kebebasan berpendapat , kebebasan mimbar akademik dan otonomi pengetahuan.
memutuskan pemberian atau pencabutan rekomendasi dan penghargaan.
mengawasi pelaksanaan kebijakan tata tertib akademik.
mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja pendidik dan tenaga ahli.
memberikan pertimbangan kepada organ pengelola pendidikan dalam pengusulan profesor dan beasa nasional dan internasional dan kerjasama akademik.
merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika perguruan tinggi kepada organ pengelola pendidikan.
memberi pertimbangan kepada organ representasi pemangku kepentingan tentang rencana jangka panjang, rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah diusulkan oleh organ pengelola pendidikan; dan
memberi pertimbangan kepada organ representasi pemangku kepentingan tentang kinerja bidang akademik organ pengelola pendidikan di seluruh dunia.

Direktur Eksekutif: (Executive Director)
menyusun dan menetapkan kebijakan lembaga secara nasioanl dan internasional.
menyusun rencana strategis IIPAC berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan organ representasi pemangku kepentingan, untuk ditetapkan oleh organ representasi pemangku kepentingan.
menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan IIPAC berdasarkan rencana strategis IIPAC, untuk ditetapkan oleh organ representasi pemangku kepentingan.
mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan IIPAC yang telah ditetapkan;

Dewan Direksi ( Director Boards)

mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan organ pengelola Sebagai dewan tertinggi dalam pengambilan keputusan yang sangat strategis bagi pelaksanaan tindakan yang bersifat internasional.
pendidikan dan tenaga IIPAC berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta peraturan perundang-undangan.
menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi organ representasi pendidik.
menjatuhkan sanksi kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran, selain sebagaimana dimaksud dalam angka vi, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta peraturan perundang-undangan.

BAB VII
SUSUNAN, TATA CARA PEMBENTUKAN, KRITERIA
DAN PERSYARATAN PENGANGKATAN SERTA
PEMBERHENTIAN  ANGGOTA, SERTA
PEMBATASAN MASA KEANGGOTAAN ORGAN

Pasal 8

Susunan Keanggotaan IIPAC terdiri atas:
Lima (5.) orang pendiri atau wakil pendiri;
Sepuluh (10) Dewan Direksi;
72 Anggota Eksekutif (Executive Member)

Pada saat pendirian IIPAC ini, susunan keanggotaan organ ini sedikitnya terdiri atas:
pendiri atau wakil pendiri;
President;
Direktur Eksekutif;
Dewan Direksi;
Anggota Eksekutif (Executive Member);

Apabila keanggotaan organ tersebut belum terbentuk, maka susunan keanggotaan organ tersebut adalah sesuai dengan keadaan pada saat pendirian IIPAC, dan keanggotaan yang belum terbentuk tersebut harus sudah terbentuk paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal pengesahan oleh pembuat akta Pendirian IIPAC

Pengambilan keputusan dalam Dewan Direksi dilakukan secara musyawarah dan voting. Apabila pengambilan keputusan dalam Dewan Eksekutif secara musyawarah tidak mencapai mufakat, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
Komposisi hak suara dalam pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam Dewan Direksi memiliki satu orang satu suara.
Keputusan rapat sah apabila disetujui oleh ⅔ (dua per tiga) dari jumlah hak suara anggota yang hadir dalam rapat. Apabila jumlah suara setuju dan tidak setuju berimbang, usul keputusan dinyatakan ditolak.
Tata cara pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam Dewan Direksi dilakukan sebagai berikut:
pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dapat dilakukan secara tertutup/ terbuka.
apabila pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dilakukan secara tertutup, setiap anggota mencantumkan pilihannya dalam secarik kertas resmi dan memasukkannya ke dalam kotak resmi yang tersedia.
apabila pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dilakukan secara terbuka, setiap anggota mengemukakan pilihannya secara lisan.
setiap keputusan rapat harus dituangkan secara tertulis dalam notulen rapat, khusus untuk keputusan perubahan anggaran dasar, penggabungan dan pembubaran harus dibuat dalam akta notaris.
ketentuan lebih lanjut tentang rapat akan diatur secara rinci dalam anggaran rumah tangga.

Kriteria Keanggotaan Organ:
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
sehat jasmani dan rohani menurut keterangan dokter;
berkewarganegaraan Indonesia, dan warga Negara Asing yang bertugas dan bekerja di Indonesia;
mempunyai visi dan misi untuk mengembangkan IIPAC.
Anggota Dewan Direksi dari CEO, Pimpinan Corporate, Pengusaha, utusan Lembaga Yahudi dunia. dan masyarakat serta unsur yang di harapkan harus berpendidikan minimal strata 1 (S1) atau setara yang diakui oleh Pemerintah, sedangkan anggota Dewan Direksi minimal strata 2 (S2) atau setara yang diakui oleh Pemerintah.
tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hal-hal lain akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Persyaratan Keanggotaan IIPAC:

Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Direksi adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah yang menyebabkan kerugian bagi IIPAC, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.—

Pemberhentian Keanggotaan IIPAC:

1.     Jabatan keanggotaan IIPAC berakhir apabila:
meninggal dunia;
mengundurkan diri dengan mengajukan permohonan tertulis kepada organ representasi pemangku kepentingan IIPAC.
berhalangan tetap sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya, antara lain: sakit berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya.
tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
diberhentikan berdasarkan keputusan rapat organ representasi pemangku kepentingan IIPAC;
dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan  putusan/penetapan pengadilan;
dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2.     Seorang anggota Dewan Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan mengajukan permohonan tertulis mengenai maksud tersebut kepada Dewan Direksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Pengunduran diri tersebut efektif berlaku sejak tanggal keputusan Dewan Direksi .

Pembatasan Masa Keanggotaan IIPAC :
Masa keanggotaan IIPAC  adalah 5 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.

(6)     Dalam hal Dewan Direksi oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Majelis Wali Amanat berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota organ-organ yang ada dalam IIPAC.
(7)    Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam angka (7) di atas tidak dapat diambil keputusan, maka Menteri yang membidangi Pendidikan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri setempat untuk menetapkan  anggota Dewan Direksi tersebut atas biaya IIPAC.

B. Kriteria Keanggotaan IIPAC:
Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
Sehat jasmani dan rohani menurut keterangan dokter;
Berkewarganegaraan Indonesia dan warga negara Asing yang bertugas dan bekerja di Indonesia;
Mempunyai visi dan misi untuk mengembangkan IIPAC.
Berpendidikan minimal strata 1 (S1) atau setara yang diakui oleh Pemerintah.
Memiliki keahlian dalam bidang keuangan, hukum, sumber daya manusia, dan/atau bidang sarana dan prasarana.

Tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku .
Tidak sedang menjalani hukuman pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan persyaratan yang ditetapkan dalam angka (7) dibawah ini;
Hal-hal lain akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII
KEKAYAAN

Pasal 10

(1)    IIPAC mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, berupa uang dan barang sebagaimana ternyata dalam daftar yang ditandatangani oleh para penghadap, bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini.

(2)    Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan IIPAC dapat juga diperoleh dari :
sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
hibah;
perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar IIPAC dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3)    Tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain berarti:-
tidak membatasi kebebasan organisasi IIPAC dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan strategi dan strategi IIPAC.
tidak membatasi kebebasan organisasi IIPAC dalam pengambilan keputusan organisasi; atau
tidak menimbulkan konflik kepentingan pada organ IIPAC atau pejabatnya.

(4)     Semua kekayaan IIPAC harus dipergunakan untuk mencapai tujuan IIPAC.

BAB IX
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 11

(1)     Sumber Daya Manusia IIPAC terdiri atas :
Presiden, dan Mantan Presiden di seluruh dunia yang telah resmi bergabung , Menteri, Tokoh Parpol, Pengusaha, Ekonom, Para Ahli di bidangnya, Guru Besar;
Tenaga Ahli, (Experts).
Utusan Lembaga Yahudi Internasional

BAB XII
PERLINDUNGAN TERHADAP ANGGOTA,

Pasal 15

Anggota IIPAC dan para Ahli bertindak dan berkelakuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang IIPAC, peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh IIPAC akan memperoleh perlindungan dengan cara dan bentuk apapun dari IIPAC.

BAB XIII
PENCEGAHAN & PENGGUNAAN KEKAYAAN

Pasal 16

(1)     Semua organ dalam IIPAC bertindak dan bekerja secara profesional dan proporsional dalam menjalankan  tugas dan wewenangnya sehingga tidak terjadi kepailitan.

(2)     Prinsip pengelolaan IIPAC, yaitu:
otonomi.
akuntabilitas.
transparansi.
penjaminan mutu.
layanan prima.
akses yang berkeadilan.
keberagaman.
keberlanjutan.
partisipasi tanggungjawab negara.
diterapkan oleh semua organ IIPAC sehingga maksud dan tujuan IIPAC ini tercapai.

BAB XIV
AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN

Pasal 17

(1)     Akuntabilitas:
a.     diwujudkan dengan jumlah maksimum Dewan Direksi dan Anggota Ekesekutif peserta didik yang disesuaikan dengan kapasitas sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, pelayanan, serta sumber daya manusia.
b.    menjadi kewajiban untuk semua organ IIPAC untuk melaporkan secara terbuka kepada masyarakat hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut di atas, pelaporan tersebut dalam bentuk presentasi di hadapan pihak-pihak yang sengaja diundang oleh IIPAC.

(2)     Pengawasan:
dilakukan dengan pelaporan tahunan terhadap semua organisasi  Yahudi internasional
laporan tersebut meliputi bidang:
Penyelenggaraan IIPAC.
penelitian.
pengabdian kepada masyarakat.
laporan bidang nonakademik meliputi:
manajemen.
keuangan.
Investasi.

BAB XV
TATA CARA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 18

Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilakukan berdasarkan Rapat Dewan Pengarah, Dewan Direksi, Anggota Eksekutif, yang dihadiri oleh wakil pendiri dan  2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh anggota IIPAC.

Jika korum sebagaimana tersebut dalam ayat (1) tidak tercapai, maka dalam waktu 7 (tujuh) hari dilakukan rapat kedua. Rapat kedua ini sah apabila dihadiri oleh 1 (satu) orang wakil pendiri dan  lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah seluruh anggota IIPAC.

Jika korum sebagaimana ayat (2) di atas tidak tercapai, maka diadakan rapat ketiga yang dihadiri 1 (satu) orang wakil pendiri dan tanpa perhitungan korum.

Pengambilan keputusan dalam Dewan Dereksi dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila pengambilan keputusan dalam Dewan Direksi secara musyawarah tidak mencapai mufakat, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.

Keputusan rapat sah apabila disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah hak suara anggota yang hadir dalam rapat. Apabila jumlah suara setuju dan tidak setuju berimbang, usul keputusan dinyatakan ditolak.

Pasal 19

(1)    Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia yang kemudian ditulis dengan Bahasa Ibrani .

(2)    Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap tujuan IIPAC.

(3)    Perubahan Anggaran Dasar yang tidak menyangkut perubahan nama, tempat kedudukan, tujuan, ciri khas, ruang lingkup kegiatan, jumlah kekayaan yang dipisahkan oleh pendiri sebagai kekayaan awal, sumber daya, tata cara penggabungan atau pembubaran, perlindungan terhadap anggota.

BAB XVI
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGUBAHAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 20

(1)     Penyusunan anggaran rumah tangga hanya dapat dilakukan berdasarkan Rapat Dewan Pendiri/Dewan Direksi/ Anggota Eksekutif dihadiri oleh 1 (satu) orang wakil pendiri dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh anggota IIPAC.

Jika korum sebagaimana tersebut dalam ayat (1) tidak tercapai, maka dalam waktu 7 (tujuh) hari dilakukan rapat kedua. Rapat kedua ini sah apabila dihadiri oleh 1 (satu) orang wakil pendiri dan lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah seluruh anggota Anggota IIPAC.

Jika korum sebagaimana ayat (2) di atas tidak tercapai, maka diadakan rapat ketiga yang dihadiri 1 (satu) orang wakil pendiri dan tanpa perhitungan korum.

Pengambilan keputusan dalam Dewan Direksi dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila pengambilan keputusan dalam Dewan Direksi secara musyawarah tidak mencapai mufakat, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.

Pasal 21

(1)    Penyusunan atau perubahan Anggaran Rumah Tangga dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia, kemudain di alihbahasakan dengan Bahasa Ibrani.

BAB XVII
TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 22

(1)    Tahun buku IIPAC dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.

(2)    Pada akhir Desember tiap tahun, buku IIPAC ditutup.

(3)    Untuk pertama kalinya tahun buku IIPAC dimulai pada tanggal dari Akta pendirian IIPAC dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
Pasal 23

(1)    Dewan Direksi dan Direktur Eksekutif harus menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku IIPAC .

(2)    Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:
a.    laporan keadaan dan kegiatan IIPAC selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai.
b.    laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan, yang wajib diaudit oleh akuntan publik.

(3)    Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Direktur Eksekutif dan Direktur Keuangan.

(4)    Laporan tahunan disahkan oleh Dewan Direksi  dalam rapat tahunan.

(5)    Ikhtisar laporan tahunan IIPAC disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan kepada publik melalui surat kabar berbahasa Indonesia dab bahasa Inggris yang beredar secara nasional dan pada papan pengumuman di kantor IIPAC.

BAB XVIII
PERATURAN PENUTUP

Pasal  24

(1)    Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga serta diputuskan oleh Rapat  Dewan Direksi.

(2)    Untuk pertama kalinya Direktur Eksekutif dan susunan Dewan Direksi sedikitnya terdiri dari pendiri atau wakil pendiri, Direktur  dan unsur Anggota Eksekutif  masyarakat akan ditentukan oleh para pendiri, dan pengangkatan pertama kalinya.

Untuk pertama kali sesuai ketentuan pendiri (para pendiri) dengan ini menunjuk dan mengangkat serta mengesahkan anggota Organ Representasi Pemangku Kepentingan atau Dewan Direksi IIPAC sebagai  berikut:

b.  Direktur Eksekutif/ Executif Direktur
c.     Dewan Direksi
d. Anggota Eksekutif:

semuanya untuk masa jabatan 5 (Lima) tahun untuk masa bakti 2 periode dan akan berakhir pada bulan Februari 2012, kecuali unsur Pendiri dalam Dewan Direksi tanpa batas waktu masa jabatan.

Penunjukan dan pengangkat tersebut di atas telah diterima dengan baik dan tanpa syarat oleh mereka yang ditunjuk dan diangkat tersebut dan akan disahkan kembali dalam rapat tahunan pertama Dewan Direksi yang wajib diadakan dalam waktu paling lama 12 (duabelas) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan kepada Menteri Luar Negeri dan Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya akta pendirian dan anggaran dasar IIPAC ini akan di kirimkan kepada seluru lembaga Rabbinic Israel dan Lembaga lembaga Yahudi Internasional, sedangkan untuk kelengkapan organ-organ lain dalam IIPAC ini dan unsur-unsur dalam organ-organ tersebut wajib telah terbentuk dalam waktu paling lama 12 (duabelas) bulan terhitung sejak tanggal pengesahan akta pendirian dan anggaran dasar IIPAC ini oleh Notaris bersangkutan.

——————————————- DEMIKIAN AKTA INI —————————————-

dibuat dan ditanda tangani oleh kami pendiri yang nama-namanya telah tercantum di dalam akta ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Januari 2002

%d בלוגרים אהבו את זה: