Masyarakat Profesional Untuk Demokrasi (MPD): Benjamin Ketang


Precedence: bulk
 
Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka
PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom
E-mail: ekspos@hotmail.com
Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp
Xpos, No 34/II/26 September-1 Oktober 99
------------------------------

MAHASISWA SIAP GERILYA KOTA
 (POLITIK): Sikap militer mulai dari Jendral Wiranto sampai prajurit jalanan yang memukuli demonstran tidak bisa diterima oleh masyarakat. Mahasiswa menyatakan siap melakukan gerilya kota.
 Inilah gelombang demonstrasi (23/9) terbesar setelah Mei 1998 yang
menjatuhkan Soeharto. Mahasiswa dengan dukungan penuh dari masyarakat
aktivis dan penduduk yang tinggal di selingkaran Semanggi-Gedung MPR bersatu melawan pengesahan UU Penanggulangan Keadaan Bahaya.

Semula aksi berlangsung damai dan tertib. Para demonstran menyanyikan
lagu-lagu yang cukup provokatif seperti, "Bubarkan TNI" dan "Gantung,
Gantung, Gantung Wiranto. Gantung Wiranto di Ladang Ganja". Berbagai warna bendera dan spanduk berkibar menandai berbagai barisan seperti FAMRED, FORKOT, FORBES, GEMPUR, HMI, dan sebagainya. Banyak di antaranya yang menggunakan jaket almamater dari puluhan kampus di Jakarta.
 
Suasana yang semarak itu berlangsung hanya tiga jam, mulai dari jam 14.00 WIB sampai 17.00 WIB. Setelah itu suasana mulai tegang saat PHH
mendorong-dorong barisan terdepan. Baku pukul terjadi dan gas air mata
lantas ditembakkan oleh pasukan. Massa demonstran sempat cerai-berai tapi barisan pelopor mahasiswa segera melindungi massa dengan membalas serangan sehingga pasukan tidak bisa mengejar massa. Represi oleh tentara makin kuat hingga perlahan massa mulai mundur ke kampus Atmajaya dan kampung-kampung di Bendungan Hilir. Tercatat 90 orang mahasiswa luka dan dibawa ke enam rumah sakit jakarta seperti RSCM, RSAL Mintohardjo, RS Jakarta, dll. Tiga orang meninggal pada hari itu.

Tak cukup memukuli mahasiswa dan masyarakat di jalanan, PHH bahkan menyerbu kampus Atmajaya dan menghajar mahasiswa dan aktivis yang tengah istirahat. Seorang korban yang dirawat di RS Jakarta, Benjamin Ketang aktif di Masyarakat Profesional untuk Demokrasi (MPD)mengisahkan bahwa dirinya saat itu sedang tidur lelap di bus karyawan
Atmajaya. Tiba-tiba ia dibangunkan dengan tendangan sepatu lars dan tanpa sempat bicara apapun sepuluh PHH mengeroyok dirinya. Hamid kemudian ditinggalkan begitu saja dalam keadaan lemas. Untung ia segera dilarikan tim penolong ke RS Jakarta hingga mendapat tujuh jahitan di kepala, sementara matanya lebam dan telinganya masih mengeluarkan darah.

Bentrokan tidak berhenti pada hari itu. Esoknya (24/9) bukan hanya mahasiswa yang melawan, tapi juga masyarakat yang di antaranya terdiri dari para pelajar dan karyawan yang diliburkan. Jendral Wiranto menghina kemarahan masyarakat pada tentara itu sebagai campur tangan preman. "Ini bukan lagi aksi mahasiswa, tapi preman," ujar Wiranto tanpa merasa bersalah.

Lebih menyedihkan lagi, Pangdam Jaya Mayjen Djaja Suparman secara diam-diam menggerakkan Front Pembela Islam untuk menyerbu mahasiswa yang bertahan di Atmajaya. Dan polisi pun menerjunkan personil Kamra yang baru saja selesai latihan di Komdak Metro Jaya. Mengomentari hal ini, Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyatakan, "Jangan sampai kita terjebak dengan pengalihan isu! Ini bukan soal Islam dan non Islam, tetapi justru kekuatan di antara masyarakat sipil diadu satu sama lain."

Perlawanan juga terjadi di Surabaya, ribuan mahasiswa dari berbagai
perguruan tinggi yang tergabung dalam GAM (Gerakan Anti Militerisme) dan FPPI (Front Perjuangan Pemuda Indonesia) berdemo menolak UU Darurat ini. Bentrokan fisik terjadi ketika demonstran berusaha masuk halaman DPRD yang dijaga pasukan gabungan Dalmas Polresta Surabaya Utara, Polwiltabes Surabaya, Brimob, dan Kamra. Sembari mempertahankan pintu DPRD yang terkunci, Dalmas juga menggunakan truk tanki militer penyemprot air.

Di Yogyakarta dan Jambi, demonstrasi mahasiswa berlangsung damai. Hal ini bisa terjadi karena elit partai yang menjadi anggota DPRD di dua propinsi itu mendukung suara mahasiswa. Lebih "aneh" lagi, Polresta Yogyakarta menyatakan diri bahwa mereka satu aspirasi dengan mahasiswa. Alhasil, aksi pun berlangsung damai dengan barisan yang panjang melibatkan masyarakat sampai ke ibu-ibu tua pedagang pasar dan tukang becak.

Rupanya, TNI sendiri sakit telinga menyimak sodokan masyarakat yang begitu luas. Kapuspen TNI, Mayjen Sudrajat mengumumkan lewat SCTV bahwa TNI menunda pelaksanaan UU ini. Tampak dengan setengah hati, Sudrajat mengatakan, "TNI mengharap para aktor-aktor intelektual seperti mahasiswa mensosialisasikan UU ini ke masyarakat luas. Mahasiswa seharusnya mempelajari UU PKB ini sebelum menyatakan protes."

Ada sedikit kelegaan ketika mendengar pernyataan Sudrajat tersebut. Tetapi,seorang pentolan aktivis mahasiswa Forkot yang menolak dikutip namanya mengingatkan untuk tidak begitu saja percaya dengan ucapan TNI. "Kami justru mengkritisi kok TNI yang mengumumkan hal itu? Mengapa bukan Habibie lewat Mensesneg/Menkeh Muladi? Pernyataan Kapuspen itu mengindikasikan bahwa memang TNI lah yang berkepentingan dengan UU Darurat tersebut. Dan dia jelas-jelas menyerobot wewenang Habibie yang mempunyai kekuasaan menandatangani UU tersebut setelah DPR," ujar sang aktivis.

Selanjutnya ia mengemukakan bila mahasiswa siap melakukan gerilya kota untuk terus menekan elit politik termasuk TNI agar mencabut UU yang disebutnya biadab tersebut. Kewaspadaan memang diperlukan oleh para mahasiswa dan segenap elemen masyarakat yang menolak UU tersebut.

Sejarah membuktikan bahwa tekanan militer justru membuat masyarakat menjadi keras dan pada akhirnya melawan TNI sendiri. (*)

---------------------------------------------
Berlangganan mailing list XPOS secara teratur
Kirimkan alamat e-mail Anda
Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS
Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda
ke: ekspos@hotmail.com
 ----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
%d בלוגרים אהבו את זה: